Saran-Saran Pengembangan Maritim Indonesia Menuju Millenium Development Goals (MDGs)

Pendahuluan

Indonesia adalah negara maritim yang mana 70% luasnya adalah terdiri dari laut. Laut adalah kekayaan masa depan Indonesia, yang masih memendam banyak potensi ekonomi yang belum terexplorasi dengan maximal, malah masih ada yang belum terjamah. Seyogyanyalah kita semua sadar atas potensi yang ada ini dan berjuang untuk memanfaatkannya, untuk tujuan kemakmuran dan wibawa bangsa.  

Kemajuan bangsa bisa terefleksi dengan kemampuan dan pertemuhan ekonomi, terutama yang memanfaatkan potensi maritim. Sudah terbukti negara yang mengusai laut adalah negara terpandang dan sangat dihormati. Indonesia juga pernah jaya. Sedikit balik menelusuri masa silam, untuk menapak masa depan. Kita semua mengetahui dan suka bernyanyi nenek moyang kita orang pelaut”. Perlu diketahui kita sekarag berada di NKRI ke 3, yangmana:

  1. Sriwijaya, jaya dilaut (berumur satu abad)
  2. Majapahit, kuat dilaut (satu abad)
  3. Indonesia Raya, harus kita perjuangkan tuk menguasai laut yang nyata-nyata kita miliki dengan luas 70% luas Negara.

 Pada tahun 1954, Bung Karno naik dikapal KRI Gajahmada, saat itu kapal menelusuri laut di bagian Timur Indonesia. Beliau mencetuskan The Geographical Destiny (Kodrat Geografis Negara Indonesia). Westerling Kemudian lahirlah Deklarasi Djuanda, untuk memperjungakan dan menjadikan ” Laut Jawa dan laut lain sebagai laut didalam NKRI”. Menghilangkan Teritoriole Zee en Maritieme Kringen Ordanantie 1939. Teritorial diganti dari 3 menjadi 12 mil. Diikuti dengan Archipelago Doctrine yang sebenarnya. Prinsip ini disebut wawasan Nusantara, dimana diundangkan buat pertamakali pada UU No. 4 tahun 1960, sebelumnya telah diperjuangkan dalam United Nations Conventions of the Law on the Sea I (Unclos I) tahun 1958, tapi belum diterima. Hal ini diperuangkan terus, kemudian dapat diterima secara Internasional pada Unclos III tahun 1982, dimana Indonesia disebut sebagai Archipelagic State (Negara Kepulauan). 

Tujuan.

Tujuan adalah “Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, kreatif dan dinamis yang Berbasis Kepentingan Nasional (sesuai UU No. 17 tahun 2007).. 

Masalah Archilegic State.

Menurut hemat kami, potensi maritim Indonesia masih jauh untuk dibilang termanfaatkan dengan baik, ini disebabkan karena kita sangat-sangat kekurangan tenaga ahli dibidang kemaritiman. Dalam Study on the Development of Domestic Sea Transportation and Maritime Industry in the Republic of Indonesia dengan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (Stramindo/JICA) melakukan survey dari tahun 2002 sampai tahun 2004 dengan hasil sbb: 

1.       Dibutuhkan lebih kurang 270.000 orang tenaga ahli maritim, yang ada saat ini baru 5%nya, inilah penyebab potensi maritim kita belum tergarap dengan baik. Sangat diperlukan pencetakan (pendidikan) dengan segera. Kalau perlu crash program.

2.       Industri pelayaran seyogyanya mendapat kesempatan memperoleh bantuan pendanaan yang sesuai dari negeri sendiri. Saat ini jaminan hipotek kapal masih tidak diakui oleh bank nasional. Kalau pakai bank asing tidak bisa berbendera Indonesia.

3.       Membantu  meningkatkan ekonomi domestik  dengan memberdayakan  peran pelayaran domestik yang kompetitif. Akhirakhir malah ada ide untuk mengahpus kabotase, pada hal ini adalah hak suatu negara untuk melindungi kepentingan domesticnya.

4.       Mencegah kerusakan pada aset pelayaran  dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak benar.

5.       Merealisir keuntungan yang konsisten, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

6.       Industri maritim pendukung pelayaran masih sangat tertinggal karena masalah pendanaan yang tidak mendapat sambutan dari dunia kuangan nasional. Atau mungkin juga disebabkan terbatasnya kemampuan dana perbankan kita. 

Sebetulnya telah ada 30 PT (ST, Akademi) dan 82 SMK Pelayaran di Indonesia saat ini. Sangat disayangkan kurikulum disini hanya diarahkan untuk operator kapal dan atau perusahaan pelayaran saja. Pada hal yang diperlukan adalah tenaga ahli yang sanggup merencanakan, mengelola dan mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kemaritiman nasional. Sesuai dengan diskusi yang dilaksanakan pada hari ini, tentang pendidikan dalam mencapai Mellenium Development Goals (MDGs), dan memperhatikan geografi Indonesia yang menyebar di 17,508 buah pulau, didalam 6,120.673 km2 luas negara,  dan di 1033 pelabuhan, maka sangat diperlukan suatu pendidikan tinggi managemen kemaritiman, sebagai hak dan kewajiban negara dalam memenuhi UNCLOS yang notabene sudah di ratifikasi dengan undang No. UU No. 17 / 1985. Dengan mempertimbang hal-hal tersebut diatas maka dipandang sangat cocok diadakan program pendidikan manajemen maritim secara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), guna pencapaian tujuan MDGs. 

Apakah Pembangunan Maritim itu?

Pembangunan kemamaritman adalah mencakup bidang yang sangat luas. NKRI Bisa Besar Bila Menguasai Laut, Potensi maritim adalah:  

  1. Industri Maritima.      
    • Angkutan laut
    • b.       Pelabuhanc.       Shipyardd.       Fishing Industry (Capture, Processing & Aqua-culture)e.       Sumberdaya Pulau Kecilf.        Wisatag.       Explorasi Mineral & Energyh.       Information System.         Financingj.         Jasa-jasa, dll2.       Perdagangan3.       R&D Maritime4.       Education & Training5.       Hankama.       Angkatan Lautb.       Badan Penjaga Laut & Pantai (Coast Guard) Kesadaran akan Luas dan Pentingnya Domain Maritim Awrarenes Domain maritime: adalah pengertian yang efektif tentang kejadian-kejadian global dibidang maritim yang bisa mempengaruhi keamanan, ekonomi atau lingkungan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan UNCLOS III tahun 1982 yang telah disahkan dengan UU No. 17 / 1985 dan menjadi bagian hukum nasional, perlu pendekatan awal dari sudut  kesejahteraan (prosperity). Sebagaimana kita ketahui secara umum, ada gejala menurunnya sumber daya pendukung kehidupan dari daratan yang lama kelamaan makin kurang. Dewasa ini banyak usaha untuk mengubah kekayaan yang tersimpan dalam laut untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ini berarti akan menciptakan lapangan kerja baru mengurangi pengangguran. Sektor-sektor yang sangat potensil mendukung kesejahteraan, antara lain: bidang industri penangkapan ikan dan prosesing perikanan, budidaya perikanan, budidaya tumbuhan laut, pariwisata, industri mineral dan sumber energi, serta banyak lagi yang perlu diriset. Perubahan yang dialami masa kini adalah kesadaran akan pentingnya laut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini ibarat magnit yang menjadikan daya tarik banyak penduduk dunia berpaling ke laut, yang mengakibatkan kerawanan bidang keamanan. Kalau hal ini tidak ditanggapi dengan arif maka akan berubah menjadi masalah yang sangat kompleks. Tantangan dan ancaman yang kompleks mendorong  diadakan suatu sistim yang  harus dikaji dari segi keamanan (security). Misalnya: penerapan dan pemakaian Sea Survaillance System. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa negara Indonesia adalah sangat luas, dimana dikelilingi oleh laut. Laut tersebut terhubung langsung dengan teroterial negara tetangga dan juga terhubung langsung dengan laut international yang mana banyak negara berkepentingan disana.  Didalam Unclos dengan jelas disyaratkan bahwa hak dan kewajiaban kita terhadap laut yang berada didalam kepentingan negara kita adalah sangat besar dan sudah barang tentu sangat kompleks. Oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran (awareness) untuk dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan kata lain good maritime governance. Kesimpulan dan Usulan 

Masalah maritim Indonesia sangat kompleks dan pembangunannya sangat tertinggal, karena itu dipandang sangat mendesak untuk membentuk suatu badan yang mencurahkan sepenuh perhatiaannya untuk memanfaatkan seluruh potensi maritim serta dapat mengawasi penegakan hukum dilaut. Disamping itu, badan ini mengkoordinir / mensinkronisasikan  institusi atau badan yang mempunyai bermacam kepentingan dilaut dalam satu Badan

Badan itu adalah: “Badan Pengembangan, Pengendalian dan Pengelolaan Potensi Maritim” (BP4M = Babanglilasimar = Maritime Head Quarter)

Badan Pengembangan, Pengendalian

& Pengelolaan Potensi Maritim 

Kerjasama Interntional (IMO, ILO, Bilateral) 
Pengelolaan Potensi Maritim  
National Coast Guard 
Perencanaan Kebijakan Maritim  

  Badan Pengembangan, Pengendalian dan Pengelolaan Potensi Maritim (BP4M) terdiri dari:

  1. Kerjasama Interntional  (IMO, ILO, Bilateral, dll). Indonesia adalah bagian dari dunia, laut itu terhubung langsung satu sama lain, yangmana mau tidak mau Indonesia harus terlibat langsung dalam proses, penetapan dan pelaksanaan hukum laut internasional.
  2. Pengelolaan Potensi Maritim. Adanya dan dilaksanakan hokum diatas adalah untuk dapat mengelola potensi maritime dengan baik dan tepat.
  3. Perencanaan Kebijakan Maritim. Hukum diatas bisa terlaksana dengan baik bila aturan pendukung secara nasional adalah sinkron satu sama lain serta komprehensif dengan strategi nasional (geo economic dan geo policy)
  4. National Coast Guard. Supaya kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan baik maka diperlukan pengamanan secara fisik.

1. Kerjasama International, tugas umumnya adalah:

      Terlibat aktif di IMO, ILO & Bilateral dibidang maritim

      Mengorganisir, mendorong dan memonitor Kebutuhan dalam melaksanakan Konvensi Internasional      Memberikan saran dan koreksi terhadap keserasian aturan internasional dan nasional.      Mendesak adanya aturan nasional yang mendukung diterapkannya aturan internasional, sehingga menjadikan Indoneia selalu ikut dan berperan aktif dalam pergaulan international   2. Pengelolaan Potensi Maritim, tugas umumnya adalah:      Mengorganisir dan mendistribusikan Pengelolaan Potensi maritim sesuai tugas dan kemampuan stakeholder

      Mengembangkan dan Mensosialisasikan potensi maritim yang seharusnya dan mungkin dikembangkan maupun diciptakan.

      Mendorong R & D kemaritiman

 3. Perencanaan Kebijakan Maritim, tugas umumnya adalah:      Memberikan saran untuk pengendalian pengembangan aturan maritim nasional & daerah.      Meneliti sinkronisasi aturan terkait dibidang kemaritiman      Meneliti pelaksanaan aturan international yang telah diratifikasi dan memberikan saran kepada institusi terkait tentang aturan pendukung / pelaksanaan (Juklak, Juknis dst).      Semua kebijaksanaan maritim nasional harus melalui BP4M 4. National Coast Guard, Tugas Pokok adalah: bertugas melindungi kepentingan umum, kepentingan ekonomi nasional didalam pelabuhan umum dan perairan, jalur pelayaran pantai dan internsional dan daerah maritime sebagaimana kebutuhan untuk mendukung kemanan nasional.  Lingkup kegiatan dalam melaksanakan tugas adalah:      Penegakan hukum dilaut (Kepelabuhanan (ISPS Code), Bea Cukai, Immigrasi, Karantina, Polisi, Hydrophy Oceanography SAR, Pelayaran, Perikanan, dll)

      Menjaga rambu laut.

      Menjaga tapal batas di laut.      Dan kebutuhan penjagaan laut lainnya.      Dalam keadaan perang, National Coast Guard berfungsi sebagai pertahanan di pelabuhan, keamanan dipelabuhan, Kontra Intiligen AL dan Patroli pantai. Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, maka Coast Guard adalah satu-satunya institusi kemanan yang diperlengkapi dengan kapal, pesawat terbang (termasuk Helikomter dan pesawat ampibi). Masalah kemaritiman yang sangat kompleks sebagai diuraikan diatas, sudah barangtentu sangat diperlukan pendidikan kemaritiman disemua bidangnya. Seperti: 

  1. Industri Maritim
  1.  
    1. Angkutan laut
    2. Pelabuhan
    3. Shipyard
    4. Fishing Industry (Capture, Processing & Aqua-culture)
    5. Sumberdaya Pulau Kecil
    6. Wisata
    7. Explorasi Mineral & Energy
    8. Information System
    9. Financing
    10. Jasa-jasa, dll
  1. Perdagangan
  2. R&D Maritime
  3. Education & Training
  4. Hankam
  1.  
    1. AL
  1. Badan Penjaga Laut & Pantai (Coast Guard)

  Sebaran Pendidikan maritim nasional saat ini adalah seperti peta dibawah, dimana perlu inovasi pendidikan ini menjadi manajemen kemaritiman disegala bidangnya seperti tersebut diatas dalam rangka mendukung program MDGs.   

Satu Tanggapan to “Saran-Saran Pengembangan Maritim Indonesia Menuju Millenium Development Goals (MDGs)”

  1. rahmat Says:

    Mudah2an Teknologi kelautan dapat menjadi salah satu solusi, untuk permaslahan laut Indonesia.

    Salam


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: